10th Indian Delegation to Dubai, Gitex & Expand North Star – World’s Largest Startup Investor Connect
Business and Finance

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04% di Kuartal III 2025, Sejalan dengan Ekspektasi

Kinerja Ekonomi Masih Solid di Tengah Tantangan Global

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,04% secara tahunan (YoY) pada kuartal ketiga tahun 2025, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis melalui laporan Stockbit. Angka tersebut sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya (5,12% YoY), namun tetap berada di kisaran ekspektasi konsensus pasar sebesar 5%.

Secara kuartalan (QoQ), ekonomi nasional tumbuh 1,43%, menandakan adanya aktivitas ekonomi yang masih kuat meski sejumlah faktor eksternal menekan kinerja ekspor dan konsumsi domestik.

Konsumsi Rumah Tangga Melambat

Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama disebabkan oleh melemahnya konsumsi rumah tangga, yang hanya naik 4,89% YoY, level terendah sejak kuartal IV 2023. Faktor utama di balik pelemahan ini adalah jumlah hari libur nasional yang lebih sedikit serta gelombang demonstrasi nasional yang sempat menekan mobilitas masyarakat pada akhir Agustus 2025.

Meski demikian, pemerintah menilai konsumsi akan kembali menguat di kuartal keempat, terutama didorong oleh peningkatan aktivitas menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Ekspor dan Konsumsi Pemerintah Jadi Penopang

Di sisi lain, ekspor neto menjadi pendorong utama pertumbuhan. BPS mencatat ekspor Indonesia tumbuh 9,91% YoY pada kuartal III 2025, meskipun Amerika Serikat mulai memberlakukan tarif resiprokal sejak Agustus.

Selain itu, konsumsi pemerintah meningkat signifikan sebesar 5,49% YoY, berbalik arah dari kontraksi -0,33% pada kuartal sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh realisasi paket stimulus senilai Rp24,4 triliun yang diluncurkan pada Juni–Juli 2025 serta berakhirnya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan di semester pertama.

Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun, pemerintah kembali mengumumkan dua paket stimulus tambahan masing-masing senilai Rp16,2 triliun dan Rp30 triliun pada September dan Oktober 2025.

Sektor Pendidikan dan Jasa Tumbuh Pesat

Berdasarkan sektor usaha, industri jasa pendidikan mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu 10,59% YoY, diikuti oleh jasa lainnya (9,92%) dan jasa perusahaan (9,94%). Kenaikan ini disebabkan oleh dimulainya tahun ajaran baru, peningkatan wisatawan asing, serta bertumbuhnya layanan profesional di kota-kota besar.

Sebaliknya, sektor pertambangan menjadi satu-satunya industri yang mengalami kontraksi (-1,98% YoY) akibat menurunnya permintaan global terhadap batu bara dan turunnya produksi tembaga di Papua.

Pertumbuhan Regional Dipimpin Sulawesi dan Jawa

Secara spasial, Sulawesi mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,84% YoY, diikuti Pulau Jawa dengan 5,17% YoY. Sementara itu, wilayah Sumatra (4,9%), Kalimantan (4,7%), dan Bali-Nusra (4,71%) mencatatkan kinerja di bawah rata-rata nasional.

Maluku dan Papua tumbuh paling lambat, hanya 2,68% YoY, akibat penurunan produksi mineral dan lemahnya investasi baru di wilayah timur Indonesia.

Proyeksi Kuartal IV: Potensi Akselerasi Hingga 5,67%

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimismenya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat bisa mencapai 5,67% YoY, seiring dengan meningkatnya belanja masyarakat dan program stimulus akhir tahun.

Beliau juga menyoroti indikator positif seperti meningkatnya pertumbuhan uang beredar (M2), naiknya penyaluran kredit perbankan, serta indeks PMI manufaktur yang terus berada di zona ekspansi dalam tiga bulan terakhir.

Dengan momentum tersebut, Stockbit memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 dapat menembus 5,2% YoY, mempertahankan tren stabil di tengah perlambatan global dan ketidakpastian geopolitik.

Tantangan dan Peluang ke Depan

Meski outlook positif, sejumlah risiko tetap membayangi perekonomian nasional. Ketegangan geopolitik global dapat memengaruhi harga komoditas dan perdagangan, sementara tren digitalisasi ekonomi dan investasi hijau menjadi peluang baru untuk menjaga daya saing.

Ekonom dari Stockbit menilai bahwa arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat investasi, ekspor bernilai tambah, dan efisiensi fiskal akan menjadi kunci keberlanjutan pertumbuhan di tahun 2026.


Terhubung dengan Tren Ekonomi dan Bisnis Terkini

Dapatkan analisis mendalam dan berita terbaru seputar ekonomi, investasi, dan pasar modal hanya di StartupNews.fyi — sumber terpercaya untuk pelaku bisnis dan startup di Indonesia.

by Honey

Major U.S. Airports Face Widespread Flight Disruptions The Federal Aviation Administration (FAA) has ordered an immediate 10% reduction in air traffic at 40 major U.S. airports, including Denver Airport, Dulles Airport, and Newark Airport, due to staffing shortages caused by the ongoing government shutdown. The move has already triggered flight cancellations today, affecting both commercial and private aircraft operations across the country. Transportation Secretary Sean Duffy confirmed that the decision aims to preserve air safety as the FAA faces limited operational capacity. The restriction will remain in effect until normal staffing resumes, putting additional strain on airlines and passengers ahead of the busy travel season. Denver Airport Faces Significant Delays Denver Airport has been among the hardest hit by the FAA’s new directive. Airport officials reported that hundreds of flights were delayed or cancelled due to restricted airspace capacity. Travelers have been advised to check their flight status before heading to the terminal as delays are expected to continue throughout the weekend. A spokesperson for Denver International Airport said: “We are working closely with the FAA and airlines to manage schedules effectively. However, travelers should expect longer wait times and possible flight cancellations today due to the nationwide flight reductions.” The restriction also impacts United Airlines flight status at Denver Airport, one of the carrier’s key hubs. Many passengers have already reported flight delays on both domestic and international routes. Dulles and Newark Airports Also Affected Along with Denver Airport, Dulles Airport and Newark Airport have been forced to adjust flight schedules as part of the FAA’s 10% air traffic reduction. The order covers both commercial and private aircraft, limiting departures and arrivals throughout the day. Several United Airlines flight status and Delta flight status updates indicate numerous route changes and cancellations across the East Coast. Airlines have also begun proactively adjusting schedules to prevent overcrowding at terminals. Airlines Respond to the FAA Restrictions Leading U.S. airlines, including United, Delta, and American, have begun implementing contingency plans. Delta flight status trackers show that several routes through Denver Airport and MCO Airport (Orlando International) have been delayed by several hours. United Airlines issued a statement advising passengers to check their flight status regularly and offering flexible rebooking options without additional charges. The carrier has temporarily reduced frequency on select domestic routes to align with FAA requirements. Private Flights Limited at Major Airports The FAA order also restricts private jet operations at major airports such as Dulles Airport, Newark Airport, and Denver Airport. The new policy prioritizes commercial flights to ensure passenger movement while scaling back non-essential traffic. Private aviation companies have expressed frustration, citing significant business disruptions. Industry analysts expect private flight delays to continue until full staffing levels return at air traffic control centers. Nationwide Impact on Travelers With flight cancellations today across major hubs, thousands of passengers are facing travel chaos. Airlines and airports have urged travelers to verify their flight status before leaving home and to arrive early in case of security or boarding delays. Travel experts recommend …

by Honey

The cryptocurrency market has witnessed heightened volatility this week, with XRP plunging by more than 10% amid dwindling bullish momentum. According to Cryptopolitan, large XRP investors — often referred to as whales — are diversifying into Mutuum Finance (MUTM), a rising DeFi project that has quickly gained traction for its lending-based ecosystem and real-yield tokenomics. XRP Price Struggles Amid Market Pressure The XRP price has been trading within a tight range of $2.16 to $2.52, hovering near its critical Fibonacci support level of 0.382. While bulls are attempting to defend this zone, XRP continues to face resistance around its Exponential Moving Average (EMA) levels, limiting its potential breakout. Analysts suggest that for XRP to regain upward momentum, it must breach the $2.52 resistance. A successful breakout could open the path toward $2.77 to $3.10, but failure to hold support may push prices as low as $1.94. Despite the correction, data shows that open interest in XRP is rising, signaling an impending wave of volatility — though whether it will favor bulls or bears remains uncertain. This unpredictability has led several major holders to reallocate portions of their portfolios into emerging decentralized finance (DeFi) projects like Mutuum Finance, which some describe as a safer bet for short-term growth. Why XRP Whales Are Betting on Mutuum Finance As XRP struggles to maintain momentum, Mutuum Finance (MUTM) has emerged as a promising DeFi token. Priced at $0.035 during its Stage 6 presale, the project has already attracted over 17,800 investors and raised $18.5 million. With 85% of this stage sold, the project is rapidly approaching Phase 7, where the token price will increase to $0.04. The appeal lies in Mutuum Finance’s focus on real yield DeFi mechanics, allowing users to earn passive income through collateralized lending and borrowing systems. By combining transparency, risk management algorithms, and user rewards, the platform positions itself as a utility-driven alternative within a crowded DeFi landscape. For XRP investors, the logic is simple — diversify into projects offering utility and yield potential, especially as regulatory challenges and technical resistance weigh on Ripple’s short-term price action. Mutuum Finance: A DeFi Project on the Rise Mutuum Finance aims to bridge the gap between decentralized lending and sustainable yield generation. Its upcoming Sepolia testnet, expected to launch in Q4 2025, will allow users to deposit ETH or USDT as collateral, borrow funds, and earn rewards through mtTokens that generate MUTM incentives. The testnet will also evaluate core financial functionalities such as: These systems are designed to enhance user trust and platform longevity before a full mainnet rollout in 2026. Ripple vs. DeFi: A Strategic Shift The shift by XRP whales toward Mutuum Finance highlights a growing trend — investors are looking beyond traditional blockchain projects to DeFi ecosystems that promise consistent returns and innovation. While XRP remains a cornerstone of cross-border payment solutions, its price is increasingly influenced by market speculation, macroeconomic shifts, and ongoing legal scrutiny from regulatory authorities. In contrast, projects like Mutuum Finance leverage blockchain’s utility through decentralized …

by Honey

Major Corporate Consolidation in India’s Auto Sector The National Company Law Tribunal (NCLT) has officially approved the merger of Suzuki Motor Gujarat Pvt Ltd (SMG) with Maruti Suzuki India Ltd (MSIL), marking a significant milestone in India’s automotive sector. The tribunal’s green light clears the way for a major corporate consolidation that aims to streamline operations, improve efficiency, and enhance shareholder value for the country’s largest carmaker. A two-member bench of the Principal Bench in New Delhi, comprising President Ramlingam Sudhakar and Member Ravindra Chaturvedi, sanctioned the scheme of amalgamation on November 8, 2025, with April 1, 2025, set as the effective date. In its order, the NCLT stated that there was “no impediment in sanctioning the present scheme,” emphasizing that the merger aligns with the interests of shareholders, employees, and creditors. No Objections from Regulators or Stakeholders According to the Times of India report, all statutory authorities, including the Income Tax Department, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), BSE, and NSE, either supported the merger or raised no objections within the stipulated time. The NCLT noted that the merger application, filed under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013, will be binding on both Suzuki Motor Gujarat and Maruti Suzuki India, as well as their respective shareholders and creditors. The tribunal also directed that Suzuki Motor Gujarat “shall stand dissolved without the necessity of a winding-up process” once the merger is implemented and a certified copy of the order is filed with the Registrar of Companies. Streamlining Operations for Greater Efficiency The merger is expected to bring several operational advantages for Maruti Suzuki India. Both companies stated in their joint petition that the consolidation will lead to cost efficiencies, administrative streamlining, and faster decision-making. According to their filing, the amalgamation will help eliminate duplication of administrative functions, reduce overhead costs, and enhance manufacturing productivity. The companies also highlighted improvements in key performance indicators such as hours per vehicle (HPV) and direct pass rate, which measure production quality and efficiency. All employees of Suzuki Motor Gujarat will be absorbed into Maruti Suzuki India after the merger becomes effective, ensuring a smooth workforce transition without any layoffs or job insecurity. Background of the Merger Suzuki Motor Corporation (Japan), which owns 58.28% of Maruti Suzuki India’s paid-up share capital, had proposed the merger to simplify its corporate structure and consolidate its manufacturing and sales operations in India. Suzuki Motor Gujarat, established in 2014 as a wholly-owned subsidiary of Suzuki Motor Corporation, manufactures vehicles and supplies them exclusively to Maruti Suzuki India. With this merger, Maruti Suzuki will gain full ownership and operational control over its Gujarat manufacturing facility, which currently produces over 750,000 vehicles annually. This move is expected to strengthen Maruti’s manufacturing capacity, streamline production planning, and reduce procurement and logistical redundancies. NCLT’s Approval and the Road Ahead The NCLT’s approval follows its earlier first motion order passed on June 10, 2025, which cleared the way for the final hearing. With the merger …